605 Ribu Warga Bengkulu Belum Terekam E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan hingga saat ini masih ada  605 ribu  warga Provinsi Bengkulu belum merekam data Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Hal tersebut menunjukan masih ada pekerjaan rumah pemerintah untuk menuntaskan hal tersebut hingga Juni 2013. "Sebanyak 35 persen dari 1.705 juta penduduk Bengkulu belum terekam data e-KTP," katanya, Senin 11 Maret 2013. Hamka mengatakan target rekam data bagi 605 ribu orang warga Bengkulu ini diharapkan terealisasi dengan dukungan semua pihak, terutama warga yang wajib KTP. Direktur Informasi Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiarto di Bengkulu mengutarakan, masih terdapat 10 juta orang yang wajib KTP namun belum merekam...

Read more »

Parpol Di Bengkulu Kesulitan Caleg Perempuan

Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2014 di provinsi Bengkulu mengaku kesulitan memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk anggota legislatif pada pemilu mendatang. Hal ini terjadi karena kebanyak perempuan di Bengkulu tidak siap berkarier di dunia politik. "Kita kesulitan untuk memenuhi kuota 30 persen terwakilan perempuan pada calon anggota legeslatif di daerah ini. Sebagian perempuan di Bengkulu tak siap berkarier di politik," kata Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu, Diah Nurwiyanti Agusrin, kepada Antara, di Bengkulu, Jumat (15/3). Ia mengatakan, tidak tercapainya kuota perempuan untuk caleg pada pemilu 2014 di Bengkulu bukan hanya alami PPP saja, tapi sejumlah partai peserta pemilu lainnya di daerah ini juga mengalami hal yang sama. Hal ...

Read more »

Kesetaraan Gender di Bengkulu

Secara umum upaya peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu terutama di bidang pendidikan telah mengalami kemajuan. Hal ini terlihat denganhampir seimbangnya tingkat APS antara laki-laki dan perempuan. Angka APShasil susenas untuk perempuan selalu lebih tinggi pada usia 7 hingga 24 tahun.Hal ini hampir senada dengan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2011 yang mencatat bahwa jumlah penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitulaki-laki sebanyak 47 ribu jiwa  dan  perempuan  53  ribu  jiwa.  Di bidang ketenagakerjaan, data Sakernas...

Read more »

Perempuan Dalam Pilkada

Dalam pemilu legislatif 2004 lalu, wacana politik perempuan muncul di permukaan sebagai sebuah paradigma politik baru. Dikatakan baru karena baru pada pemilu tersebut terdapat pasal tentang kuota caleg perempuan yang harus diserahkan oleh partai politik kontestan pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemilu presiden, wacana politik perempuan, juga muncul karena ada salah satu calon presiden yang tampil dalam kontestasi politik memperebutkan jabatan RI-1 walaupun gaungnya sudah tidak sekuat dalam pemilu legislatif. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, wacana politik perempuan tidak nampak mengemuka. Bisa dikatakan bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang secara intensif membicarakan tentang bagaimana dan di mana posisi perempuan dalam hiruk...

Read more »

Perempuan dan Kesetaraan Gender

Isu gender cenderung mendiskriditkan dan menyudutkan perempuan dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Perempuan selalu ditempatkan pada kondisi marjinal sehingga melahirkan berbagai bentuk ketimpangan sosial. Contohnya seperti ketidakadilan, subordinasi, stereotipe, kekerasan, waktu kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran. Modernisasi sebagai proses pemicu perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia telah membawa angin baru bagi perubahan status dan peran gender, khususnya perempuan. Modernisasi telah mengubah citra negatif yang selama ini dituduhkan atas nama perempuan. Modernisasi ...

Read more »

Kaukus Perempuan Parlemen RI

   KPPRI merupakan sebuah kaukus yang anggotanya adalah anggota parlemen perempuan dari DPR dan DPD.  Peran perempuan parlemen dalam pengambilan keputusan seperti fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan sangat berpengaruh signifikan terhadap arah perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. "Tak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan" akan diuji ketika sebanyak 101 orang anggota DPR-RI perempuan yang dipilih langsung dan 35 orang DPD-RI, menunjukkan peran posisinya di parlemen. Atas dasar pemikiran di atas, maka dibentuklah sebuah perkumpulan bernama Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang...

Read more »